Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang menggandeng Kejaksaan Negeri Karawang menagih piutang PBB P2 kepada sejumlah Perusahaan yang menunggak membayarkan pajak selama bertahun-tahun kepada pemerintah daerah.
Tak tanggung-tanggung, jumlah total tunggakan yang kini ditagih oleh tim dari Kejari Karawang kepada perusahaan-perusahaan penunggak pajak tersebut tembus angka Rp 179 miliar.
“Jumlahnya sudah plus denda. Sebagai tindak lanjut MoU Bapenda dan kejaksaan meneken serta mengeluarkan surat kuasa khusus (SKK),” kata Kepala Bapenda Karawang Asep Aang Rahmatullah, Jumat (10/11/ 2023).
Laporan dari bidang pengendalian dan evaluasi khusus yang mengurusi piutang pajak daerah, lanjut Asep Aang, saat ini pihaknya tengah focus menagih pajak PBB P2. Tim kejaksaan pun masih berupaya menagih piutang dari beberapa perusahaan yang sampai saat ini tak kunjung menggubris undangan dari tim kejaksaan.
“Ada tiga kali undangan. Saat ini baru melayangkan undangan pertama ke wajib pajak yang menunggak tersebut,” kata dia.
Sementara itu, dikatakan Sekretaris Bapenda, Sahali, ada sejumlah alasan yang membuat pihaknya harus menggandeng tim dari Kejari Karawang menagih piutan PBB P2 ke perusahaan-perusahaan nakal.
“Salah satunya beberapa perusahaan kantor pusatnya berada di luar daerah jadi kami kesulitan mengejar karena selalu banyak alasan para wajib pajak ini untuk menghindari penagihan kewajiban membayar pajaknya,” tutur Sahali.
Sahali berharap dengan bantuan tim dari Kejari Karawang para wajib pajak yang menunggak membayar pajak selama bertahun-tahun ini bisa segera melunasi kewajiban membayarkan pajaknya segara pada tahun ini sehingga mampu menyumbang kenaikan capaian pemasukan ke PAD Kabupatan Karawang pada sektor PBB P2. Red/Far
