KoranKarawang.Com
DPRD Kabupaten Karawang mendorong kebijakan penghapusan biaya parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai upaya mengurangi beban masyarakat yang tengah mengakses layanan kesehatan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Mulyadi, mengatakan kebijakan tersebut penting diterapkan, terutama bagi warga yang datang untuk berobat maupun menjaga keluarga yang sedang dirawat.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat Komisi III DPRD Karawang, Rabu (1/4/2026).
Menurut Mulyadi, fasilitas rumah sakit daerah, termasuk area parkir, dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, ia menilai tidak seharusnya masyarakat masih dibebani biaya parkir saat mengakses layanan kesehatan.
Rumah sakit itu dibangun dari anggaran pajak masyarakat, kenapa masyarakat harus bayar parkir,” tegas Mulyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Karawang.
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran negara berasal dari pungutan pajak masyarakat yang kemudian dialokasikan ke daerah melalui APBD untuk pembangunan berbagai fasilitas publik, termasuk rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Sekitar 80 persen APBN berasal dari pajak, lalu anggaran itu diturunkan ke APBD dan digunakan untuk membangun fasilitas masyarakat seperti RSUD,” ujarnya.
Mulyadi menilai, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang semestinya dipermudah, termasuk dari sisi akses dan biaya penunjang seperti parkir kendaraan.
Menurutnya, kebijakan parkir gratis di lingkungan RSUD akan menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya pasien dan keluarga pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan medis.
Usulan tersebut pun menjadi salah satu catatan dalam pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang saat ini tengah dibahas DPRD Karawang bersama organisasi perangkat daerah terkait.
